PENDIDIKAN UNTUK PEMBEBASAN
PENDIDIKAN UNTUK PEMBEBASAN
Oleh:
Nirmala
“Nenek ingin aku memperoleh pendidikan, karenanya dia
melarangku sekolah”
Di atas merupakan secuil ungkapan dari
Margaret Mead dalam buku Sekolah Kapitalisme Yang Licik: Dialog Bareng Paulo Freire.
Sementara itu dalam Deschooling Society,
Ivan Illich berpandangan bahwa sekolah dan pendidikan adalah dua hal yang
berbeda, yang mana hal tersebut dapat kita lihat pada fakta bahwa ijazah dan
kemampuan merupakan dua hal yang tak sama. Selaras dengan ungkapan dari Illich,
Tan Malaka juga berpandangan bahwa “ijazah
hanyalah kemungkinan adanya kecakapan”.
Seperti yang sering kita dengar dari mereka
yang telah berpengalaman, pendidikan merupakan harga mati untuk perkembangan
bangsa dan Negara. Tetapi, melihat realitas pendidikan saat ini dimana
pendidikan dengan paham kapitalisme membuat pendidikan berubah haluan menjadi
tidak seperti yang seharusnya. Pendidikan yang seharusnya digunakan sebagai
wahana pembebasan yang memerdekakan kini malah menjadi kerangkeng dalam
berkehidupan.
Kapitalisasi sistem pendidikan merupakan
dampak dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, aturan tersebut menjadi awal dari
perubahan status universitas menjadi badan hukum otonom yang mengharuskan
kampus mencari dana untuk membiayai dirinya sendiri. Pemberlakuan aturan baru
tersebut tentunya berdampak langsung pada mahasiswa dimana adanya pemberlakuan
uang kuliah tunggal oleh universitas. Sehingga Pada akhirnya, hanya
mereka dari kalangan atas yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memegang
“ijazah”. Dan ini tentu saja berimplikasi bagi
kemapanan status sosial dalam sebuah masyarakat yang sangat mengedepankan
formalitas.
Dalam pandangan Illich, lembaga pendidikan pada dasarnya berfungsi
untuk memperkuat struktur kaum atas yang telah mapan, oleh sebab itu Illich menyarankan agar semua sistem
kelembagaan sekolah dihapuskan saja. Hal ini senada dengan pendapat Paulo Freire bahwa
pendidikan dengan struktur institusionalnya hanya merupakan alat untuk
menyebarluaskan penindasan terhadap rakyat kecil. Penindasan melalui sistem pendidikan sehingga rakyat
kecil kehilangan kesadaran terhadap diri sendiri maupun kenyataan yang menindas
itu. Kenyataan seperti ini membuktikan kebenaran teori konflik
sosial dalam menilai lembaga pendidikan. Weber, misalnya, berpandangan bahwa
sekolah dibentuk di bawah kekuasaan kelompok atau golongan yang dominan sesuai
dengan tujuan mereka. Kepentingan kelompok merupakan landasan dalam menetapkan kebijakan sistem suatu sekolah.
Menurut Foucault, terjadi
pemberontakan pengetahuan yang tertindas, pengetahuan yang diremehkan sebagai
tidak memadai—pengetahuan naïf yang ditempatkan pada posisi paling bawah dalam
hierarki pengetahuan—, Foucault sering menggunakan istilah genealogi untuk
merujuk kepada kesatuan pengetahuan intelek dan ingatan-ingatan lokal yang
memungkinkan kita membangun pengetahuan historis tentang perjuangan hidup dan
menggunakan pengetahuan tersebut secara taktis dalam kehidupan sehari-hari.
Genealogi berfokus terutama pada pengetahuan lokal, diskontinu, hal
remeh-temeh, dan dianggap tidak sah di hadapan klaim kesatuan teori yang akan
menyaring, menyusun secara hierarkis dan menatanya atas nama pengetahuan sejati
tertentu. Seperti
Nietzsche, Foucault membalik cara pandang umum pola hubungan pengetahuan dan
kekuasaan. Sementara pada umumnya, kita beranggapan bahwa pengetahuan
memberikan kita kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan
tanpa pengetahuan itu, Foucault mengatakan pengetahuan adalah kekuasaan untuk
menguasai yang lain. Menurut Foucault, pengetahuan tidak lagi membebaskan dan
menjadi mode pengawasan, peraturan, peraturan, dan disiplin. Oleh karena
itu melihat kekuasaan sebagai penindas, pembatas atau larangan tidak memadai lagi
sebab kekuasaan “menciptakan realitas”, kekuasaan menciptakan domain objek dan
ritual kebenaran. Foucault mengatakan kita sering mendengar kalimat klise
“kekuasaan membuat gila”, tapi kita harus memperhatikan fakta bahwa pelaksanaan
kekuasaan itu sendiri menciptakan dan melahirkan objek pengetahuan yang baru.
Sebaliknya, pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa
pengetahuan kekuasaan tidak mungkin dijalankan, pengetahuan tidak mungkin tidak
melahirkan kekuasaan.
Paulo Freire memiliki pandangan pendidikan
harus dapat menggeser kesadaran naif, kesadaran magis kemudian diganti menjadi
kesadaran kritis dan kesadaran transformatif. Paulo Freire dalam bukunya yang
sangat tersohor yaitu Pendidikan Kaum Tertindas, Freire menjelaskan bahwa ada
tiga tingkat kesadaran manusia. Pertama, kesadaran magis; merupakan kesadaran
untuk menangkap fakta-fakta yang akan diberikan kepada penguasa yang mengontrol
kesadarannya (alam gaib/mistis). Kedua, kesadaran naif; kesadaran ini lebih
melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah. Ketiga, kesadaran kritis;
kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah.
Paulo Freire berpandangan “education as
the practice of freedom” bahwa pendidikan
pembebasan adalah membuat mereka yang tertindas atau terbelenggu suatu keadaan
menjadi suatu kemerdekaan, kemandirian, tak terikat atau terjerat dalam keadaan
yang mendominasi dirinya.
Kata kunci dalam metode pendidikan yang
dikembangkan oleh Paulo Freire adalah Conscientization.
Konsientasi adalah pembangkitan kesadaran kritis atau dapat dikatakan sebagai
proses penyadaran. Adapun yang melatarbelakangi Paulo Freire dalam membuat
konsep Conscientization atau
kesadaran adalah keterbelakangan masyarakat Brazil yang lahir atas pengaruh
feodalisme yang semakin mapan dan kehidupan rakyat yang berpusat kepada
kekuasaan. Manusia dihancurkan oleh kekuasaan tuan tanah, gubernur, dan para
penguasa. Berpijak dari fenomena keterbelakangan masyarakat Brazil, Freire
terus menerus melakukan analisis kritis dan pergulatan intensif dengan realitas
kondisi masyarakat Brazil. Hal penting yang didapatkan dari analisa tersebut
adalah bahwasanya masyarakat Brazil tidak memiliki pengalaman demokrasi dan
prasyarat-prasyarat bagi berkembangnya partisipasi dalam proses-proses
pembangunan. Partisipasi menurut Freire adalah kemampuan untuk berpikir kritis
bagi rakyat, dan sama sekali bukan kepada adaptasi.
Mohamad Fuad tentang pendidikan sebagai
proses transformasi sosial yang menelaah filsafat pendidikan Paulo Freire berpendapat
bahwa pendidikan adalah proses pembebasan dari sistem yang menindas. Pendidikan
merupakan suatu sarana untuk memproduksi kesadaran dalam rangka mengembalikan
sifat kemanusiaan setelah terjadinya proses dehumanisasi. Dalam kerangka ini
pendidikan harus memiliki kepekaan terhadap persoalan ketidakadilan sosial dan
harus mendudukkan peserta didik sebagai subjek dari segala kegiatan pendidikan.
Oleh karena itu, kesadaran kritis sangat diperlukan wujudnya pada kepribadian
peserta didik. Pendidikan kritis dapat digunakan sebagai sarana pembebasan
untuk keluar dari penindasan agar tercipta perubahan sosial secara
revolusioner.
Dalam kehidupan masyarakat tertindas terdapat
kebudayaan bisu (culture of silence).
Pendidikan dengan struktur institusionalnya menjadi alat untuk menyebarluaskan
penindasan terhadap rakyat kecil, sehingga rakyat kecil kehilangan kesadaran
terhadap diri sendiri terhadap kenyataan yang menindas itu. Kesadaran kritis
dalam culture of silence ini mati dan
tidak tergugah. Bahkan, ada ketakutan dari kaum tertindas akan adanya kesadaran
atas ketertindasan mereka.
Menurut Illich, sistem
pendidikan yang baik dan membebaskan harus mempunyai tiga tujuan, yang pertama
yaitu pendidikan harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah
memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Kedua, pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan
pengetahuan mereka kepada orang lain itu bisa dilakukan dengan mudah, demikian
pula bagi orang yang ingin mendapatkannya. Ketiga, menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan
pendidikan. Pemikiran restorasi pendidikan Ivan Illich tertuang
dalam bukunya yang kontroversial, “Deschooling Society” (Masyarakat
tanpa sekolah). Ia mengkritisi praktek kemapanan pendidikan yang diselenggarakan
oleh sekolah. Sekolah di mata Illich tak ubahnya ibarat jalan tol. Mereka yang
mampu membayar akan dengan leluasa masuk pada pendidikan di sekolah dan
menikmatinya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar, mereka tidak punya
kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Dengan demikian kita
dapat melihat berdasarkan filsafat pendidikan kontemporer dan paradigma
pendidikan kritis Paulo Freire, konsep pendidikan Paulo Freire tentang kaum
tertindas dapat dijelaskan dengan memahami konsientisasi pedagogi kaum
tertindas dan budaya bisu kaum tertindas.
Agar pendidikan tidak mencapai pada titik
kehancurannya kita perlu meredefinisi nilai-nilai sekolah seperti yang
dikatakan oleh Neil Postman dalam the end
of education bahwa tanpa sebuah tujuan yang transenden dan mulia, maka
pendidikan di sekolah pasti akan mencapai masa berakhirnya, dan semakin cepat
kita melakukan dengan disertai transendensi dan tujuan yang mulia, akan lebih
baik.
Referensi:
[1]. Eskobar, M., et. al. Sekolah
Kapitalisme yang Licik: Dialog Bareng Paulo Freire.Terj. Muhdi Rahayu,
Yogyakarta, LkiS, 2008.
[2]. Nietzsche, Friedrich,
Foucault, Michel, On the Genealogy of Morals , New York:
Vintage Books, 1969
[3].
Freire, Paulo. T. Th. Pendidikan Kaum
Tertindas. Terj. Utomo Dananjaya et.al., 1985. Jakarta: LP3ES.
[4]. Illich, Ivan. Deschooling Society.
New York: Harper & Row Publisher. Terj. Surono Hargosenoyo dan Yusuf Hadi
Miarso Cet. 3. 1998. Jakarta: Rajawali
[5]. Postman,
Neil. Matinya Pendidikan (Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah). II. Yogyakarta:
Immortal Publishing, 2020.
Komentar
Posting Komentar