Luka Lama Indonesia
oleh:
Fadly Fahry S. Wally
Muhammad Gaus
Fadly Fahry S. Wally
Muhammad Gaus
Luka Lama Indonesia
September Kelabu Merah Putih
30 september 1965, siapa sangka selain 17 agustus 1945 tanggal tersebut akan dikenang sebagai hari paling bersejarah bagi Indonesia. Bila 17 agustus 1945 adalah hari kemenangan bangsa Indonesia dari rezim penjajahan, penuh suka cita dan perayaan di seantero negeri, maka 30 september 1965 adalah sebaliknya. Siapa sangka bangsa yang merdeka, yang bergolak tiga setengah abad menyembuhkan luka, akan mendapatkan luka baru. Seolah membuktikan nasehat Bung Karno, “Perjuanganku akan lebih mudah, sebab aku hanya mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit, sebab kau akan melawan bangsamu sendiri”. Benar saja, pasca merayakan ulang tahun ke-20 proklamasi, perkataan itu akhirnya terwujud. Peristiwa melawan bangsa sendiri seperti mimpi buruk yang nyata. Sekali lagi bangsa Indonesia diuji, bukan mengusir penjajah, tetapi menenangkan anak-anak pertiwi yang haus kasih sayang atas kuasa.
Dalam banyak literatur sejarah, sering disebutkan peristiwa 30 september 1965 adalah ulah dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dituduh dalang di balik penculikan dan pembunuhan sepuluh petinggi TNI pada malam 30 september atau 1 oktober dini hari. Sejak berdirinya, PKI adalah kelompok yang seringkali mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno pada masa itu salah satunya dalam sidang parlemen di tahun 1959 yang menandai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 30 september 1965 adalah titik puncak segala eksistensi PKI setelah rentetan momen pemberontakan sejak tahun 1948.
30 september 1965, siapa sangka selain 17 agustus 1945 tanggal tersebut akan dikenang sebagai hari paling bersejarah bagi Indonesia. Bila 17 agustus 1945 adalah hari kemenangan bangsa Indonesia dari rezim penjajahan, penuh suka cita dan perayaan di seantero negeri, maka 30 september 1965 adalah sebaliknya. Siapa sangka bangsa yang merdeka, yang bergolak tiga setengah abad menyembuhkan luka, akan mendapatkan luka baru. Seolah membuktikan nasehat Bung Karno, “Perjuanganku akan lebih mudah, sebab aku hanya mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit, sebab kau akan melawan bangsamu sendiri”. Benar saja, pasca merayakan ulang tahun ke-20 proklamasi, perkataan itu akhirnya terwujud. Peristiwa melawan bangsa sendiri seperti mimpi buruk yang nyata. Sekali lagi bangsa Indonesia diuji, bukan mengusir penjajah, tetapi menenangkan anak-anak pertiwi yang haus kasih sayang atas kuasa.
Dalam banyak literatur sejarah, sering disebutkan peristiwa 30 september 1965 adalah ulah dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dituduh dalang di balik penculikan dan pembunuhan sepuluh petinggi TNI pada malam 30 september atau 1 oktober dini hari. Sejak berdirinya, PKI adalah kelompok yang seringkali mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno pada masa itu salah satunya dalam sidang parlemen di tahun 1959 yang menandai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 30 september 1965 adalah titik puncak segala eksistensi PKI setelah rentetan momen pemberontakan sejak tahun 1948.
Memelihara Luka
Peristiwa 30 september 1965 bukan akhir dari pembantaian manusia di negeri ini. Demi membasmi PKI sampai ke akar-akarnya, otoritas yang berkuasa saat itu melakukan ‘pembersihan’ antek-antek PKI hingga ke pelosok-pelosok negeri. Mereka yang diduga terlibat PKI dijaring dan dibunuh seperti mereka melakukan aksi pembantaian dahulu. TNI AD yang masih terluka atas kehilangan beberapa petinggi, di bawah komando langsung Soeharto melancarkan razia terhadap anggota PKI yang masih tersisa. Tak terhitung jumlah manusia yang tewas pasca 30 september 1965.
Peristiwa 30 september 1965 bukan akhir dari pembantaian manusia di negeri ini. Demi membasmi PKI sampai ke akar-akarnya, otoritas yang berkuasa saat itu melakukan ‘pembersihan’ antek-antek PKI hingga ke pelosok-pelosok negeri. Mereka yang diduga terlibat PKI dijaring dan dibunuh seperti mereka melakukan aksi pembantaian dahulu. TNI AD yang masih terluka atas kehilangan beberapa petinggi, di bawah komando langsung Soeharto melancarkan razia terhadap anggota PKI yang masih tersisa. Tak terhitung jumlah manusia yang tewas pasca 30 september 1965.
Peristiwa yang juga dikenal sebagai Genosida di Indonesia itu seolah menambah perih luka yang menyayat bumi pertiwi. Meski dengan dalih pembersihan negara dari PKI, membunuh saudara setanah air sendiri, tetap saja tindakan amoral. Terlebih, saat itu PKI hanya tertuduh sebagai dalang dalam aksi pengkudetaan presiden Soekarno dan pelaku pembunuh beberapa petinggi TNI. Tidak ada keputusan absolut yang mengatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung atas peristiwa 30 september.
Pemerintah pada saat itu bukan saja ‘menyelamatkan’ negara dari PKI, tapi juga mengotori negara dengan menghilangkan nyawa orang-orang yang baru menjadi tertuduh kudeta dan pembantaian masyarakat di Indonesia. Itu seperti menggali makam dengan menguburkan mayat sekaligus pelayatnya. Tanpa menelusuri lebih jauh kebenaran seputar kejadian di tanggal 30 september 1965. Bahkan setelah 51 tahun peringatan peristiwa berdarah tersebut, tidak ada kejelasan terkait pengusutan kasus yang didalangi PKI, juga penghilangan nyawa ribuan terduga PKI oleh pemerintah.
Berdamai Dengan Masa Lalu
Peristiwa 30 september 1965 merupakan salah satu fakta dalam sejarah Indonesia yang sangat multitafsir banyak yang mengatakan pelakunya adalah PKI, seperti yang kita pelajari dalam buku-buku sekolah dasar. Akan tetapi dewasa ini banyak yang hanya menuliskan Gerakan 30 September dengan menghilangkan kata PKI. Jadi yang perlu dijawab adalah, siapa yang kemudian yang menjadi pelaku?
Peristiwa 30 september 1965 merupakan salah satu fakta dalam sejarah Indonesia yang sangat multitafsir banyak yang mengatakan pelakunya adalah PKI, seperti yang kita pelajari dalam buku-buku sekolah dasar. Akan tetapi dewasa ini banyak yang hanya menuliskan Gerakan 30 September dengan menghilangkan kata PKI. Jadi yang perlu dijawab adalah, siapa yang kemudian yang menjadi pelaku?
Berbicara peristiwa 30 September bukan peristiwa pada tanggal 30 itu saja yang banyak dibicarakan, tetapi hal yang sangat menarik adalah peristiwa setelah pembunuhan ke-6 jenderal (dan empat perwira) TNI adalah orang-orang yang kemudian dicurigai, memiliki hubungan dan termasuk antek-antek PKI dicari oleh para TNI kemudian mereka diseret ke penjara bahkan dibunuh sedangkan mereka tidak mengerti apa-apa, dan lebih parahnya sampai pada ranah organisasi yang berbau komunis akan dibasmi. Peristiwa pasca 30 september 1965 sangat menuai kontroversi. Banyak yang mengatakan hal tersebut merupakan pelanggaran HAM berat dengan berdalih menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar orang–orang yang menjadi pelaku di balik peristiwa itu adalah PKI. Perumpamaannya seperti ini jika ada 3 orang bersaudara lantas yang satu dia melakukan kesalahan tanpa diketahui oleh kedua saudaranya, apakah kemudian mereka juga ikut dihukum? Di lain sisi para TNI ingin membasmi PKI ke akar–akarnya supaya tidak ada lagi pemberontak. Tapi pertanyaanya kemudian apakah semua PKI bersalah? Tapi betulkah mereka adalah pelaku yang sebenarnya?
KOMNAS HAM pernah mengungkapkan penghukuman secara sitematis pada mereka yang diduga atau simpatisan PKI merupakan pelanggaran HAM berat. Pernyataan itu diungkapkan setelah melakukan penyelidikan, dan mereka mendesak para pejabat TNI yang terlibat agar dibawa kepengadilan dan salah satunya adalah komando pemulihan keamanan yang dipimpin oleh jendral Soeharto. Hasil penyelidikan KOMNAS HAM yang dilakukan selama 4 tahun diserahkan ke mahkamah agung untuk kemudian ditindak lanjuti pada masa pemerintahan SBY periode lalu akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan agung. Karena banyaknya korban peristiwa itu maka pemerintah dituntut untuk meminta maaf tapi sampai sekarang belum terlihat realisasinya untuk menjamin kepastian hukum bagi korban 1965. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang penah terjadi di Indonesia dan menjadi payung hukum atas penelusuran terkait pembantaian sebelum dan sesudah peristiwa 30 september.
Pada era presiden Jokowi kasus tersebut sudah masuk ke dalam program nawacitanya tapi sudah 2 tahun kepemimpinannya tidak terlihat bentuk realisasinya bahkan kata maaf saja sulit untuk diungkapkan. Banyak orang mengatakan kalau pemerintah kita menganut budaya populis, mereka tidak mau citranya hancur oleh kata maaf saja…
Harapannya kemudian adalah semoga kasus ini di tindaklanjuti dengan cara yang sesuai prosedur hukum dan dengan kepala dingin karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa berdamai dengan masa lalunya.
Harapannya kemudian adalah semoga kasus ini di tindaklanjuti dengan cara yang sesuai prosedur hukum dan dengan kepala dingin karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa berdamai dengan masa lalunya.
Komentar
Posting Komentar